Kegiatan

Bupati Kotabaru Jawab Interpelasi DPRD
Tanggal Posting : Rabu, 15 March 2017
Pengirim : Tim SJA - Dilihat : 150

Acara Rapat Paripurna ke Delapan tahun 2017 Hak Interplasi oleh DPRD Kotabaru Masa persidangan ke II terbuka untuk umum, senin (27/02/2017) di Kantor DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan dengan acara meminta jawaban Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar, SH terkait beberapa kebijakan Pemerintahan yang di pimpinnya, acara ini di Pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Alfisah S.Sos M.Ap yang di dampingi Dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru M. Arif dan Mukhni AF, di hadiri 35 Orang Anggota DPRD Kotabaru dari berbagai Fraksi, Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar SH, Wakil Bupati Kotabaru Ir. Burhanudin, hadir diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah : Danlanal Kotabaru Letkol Laut Agus Prapto, Dandim 1004 Kotabaru Letkol Arh Samujio, Waka Polres Kotabaru Kompol Ade Nur Ramdani SH SIK MM, Kasi Pidum Kejari Kotabaru Bambang Winarno SH MH, plt Setda, Staf Ahli dan SKPD Kotabaru, serta beberapa Ormas, dan Tokoh Masyarakat.

Hamka Mamang Anggota DPRD Fraksi PDIP membacakan terkait hak interplasi yang tertulis dengan meminta keterangan terkait beberapa kebijakan yang mana menurut DPRD Kotabaru di duga bertentangan dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku, yang pertama terkait keberadaan Staf Khusus Bupati dengan No.SK 188.45/341/KUM/2016 tentang penunjukan Staf Khusus Bupati tahun 2016,yang kedua meminta penjelasan terkait pengangkatan di rektur BUMD PT.MUPS berdasarkan SK Bupati No. 2 tahun 2016 tgl 19 April 2016.

Kemudian terhadap ijin operasi kapal pelabuhan penyeberangan Fery Rute Stagen Tarjun dan Fery Penyeberangan Rute Pulau Laut Pulau Sebuku, yang ke empat terkait perangkat daerah bagaimana sikap bupati menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatul Sipil Negara terhadap laporan Apratur Sipil Negara dan terkait jual beli jabatan harus ada stor jumlah bervariasi berikut penjelasan atas pernyataan Dr. Cipta Waspada mantan Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan 13 mantan Kepala Dinas SKPD tanggal 12 januari 2017 yang membenarkan stor dana telah terjadi, pertanyaan kelima  terkait kebijakan rumah dinas jabatan Bupati yang tidak pernah di tempati, dan yang terakhir menurut DPRD terkait kehadiran Hj. Syarifah Santiyansyah SH pada urusan Pemerintahan Kotabaru.

Kemudian H. Sayed Jafar,  SH Bupati Kotabaru menjawab pertanyaan Hak Interplasi DPRD dengan membacakan dan menjelaskan beberapa poin, yang pertama terkait keberadaan Staf Khusus telah berakhir pada Desember 2016 sudah tidak lagi memperpanjangnya juga terkait honor dan fasilitas tidak pernah ada memang pernah mengajukan anggaran melalui APBDP 2016 juga di tolak DPRD Kotabaru oleh karenanya pemerintah tidak pernah memberikannya.

Malah uang kantong sendiri yang sering saya berikan karena dia sering menemani kemana mana, poin kedua terkait pengangkatan di rektur BUMD PT. MUPS kami menyadari dalam pelaksanaan pemerintahan harus tunduk pada aturan dan perundang dan asas perintah yang baik dalam hal pengangkatan di rektur BUMD bahwa pandangan kami telah menitik beratkan pada prinsip hukum perseroan terbatas terhadap penunjukan direktur dipilih oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan hasil pernyataan keputusan RUPS luar biasa, di reksi di angkat oleh kepala daerah atas usul badan pengawas namun demikian selaku kepala daerah akan mengevaluasi dan akan meninjau kembali apabila terdapat aturan hukum yang bertentangan.

Poin ketiga terkait pelabuhan penyeberangan rute Stagen Tarjun dan penyeberangan rute Pulau Laut Pulau Sebuku terhadap perijinan yang belum lengkap akan di evaluasikan kepada Direktur yang bersangkutan untuk segera melengkapi perijinan lokasi sesuai arahan menteri kehutanan dan kementrian lingkungan hidup yang telah di lakukan oleh Tim gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup di jadikan sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan pembebasan kawasan.

Poin keempat terkait 13 ASN sesegeranya mengkoordinasikan dalam rumah tangga dan akan membentuk Tim untuk mengevaluasi dan mendalami rekomendasi KASN tanggal 13 Februari 2017, terkait jual beli jabatan itu tidak ada atau tidaklah benar dan  kepada pihak yang di rugikan silahkan melakukan upaya Hukum terbuka dan yang menuduhkan semoga mendapatkan pahala, terkait dengan Rumah Dinas tidak pernah ada pembengkakan malah menjadi sedikit hemat dan di Rumah Kediaman Pribadi selalu menjamu masyarakat bahkan pengajian dua kali dalam sebulan, Rumah Dinas bukan kami abaikan tapi setiap saat kami fungsikan, poin kelima terkait keberadaan Hj. Syarifah Santiyansyah SH hanya memberikan saran masukan terkait kebijakan Pemerintah Kotabaru hanyalah untuk perbaikan dan saya tidak pernah mengeluarkan kebijakan perintah secara lisan atau tertulis fee proyek satu pintu, apa yang di sangkakan pada proyek satu pintu kami terbuka bersedia menerima untuk berdiskusi atau mengambil jalur hukum bagi orang yang mengatakannya. Paparnya

Selanjutnya Ketua DPRD memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Kotabaru untuk memberikan pertanyaan kepada bupati Kotabaru, Mustakim anggota DPRD Fraksi PBB meminta permasalahan  terkait ASN segera di tindak lanjuti, Hamka anggota DPRD terkait PT.MUPS menyampaikan bahwa Direksi dan pengawas harus mendapat persetujuan dari DPRD terkait pengangkatan, dan beberapa anggota DPRD lainnya. setelah menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa anggota DPRD Kotabaru ada yang menarik salah satunya dari jawaban Bupati Kotabaru bahwa PT.MUPS sudah terhutang pajak sekitar 2,5 Milyar, Bupati Kotabaru siap membubarkan PT.MUPS apabila menyalahi aturan dan menyampaikan bahwa tidak akan ada sepeserpun dari dana APBD untuk PT.MUPS.

Setelah selesai acara Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar, SH menyampaikan kepada awak media terkait interplasi DPRD ini merupakan bentuk kasih sayang kepada Pemerintah Daerah, hal hal demikian harus disampaikan apa yang kurang baik di lihat atau didengar dan yang mengganggu kinerja dari pada pemerintah daerah, bupati juga mengatakan terkait isu isu yang berkembang mengenai Jual Beli Jabatan kalau tahu siapa orangnya dan akan memanggil untuk di beri nasehat, dan secepatnya akan membentuk Tim dan mengkaji untuk mengevaluasi enam item yang harus di perbaiki terkait permintaan Interplasi.

Ketika ditanya ijin Fery Pelabuhan sayed jafar mengatakan bahwa ijin nya sudah lengkap karena jika bermasalah pasti Syahbandar akan melarangnya, Pungkasnya.

Hj. Alfisah sebagai Ketua DPRD Kotabaru juga mengatakan yang jelas tugas fungsi DPRD sudah terlaksana, saya bilang sejak awal ini adalah bentuk sinergisitas, hak interplasi sudah di sampaikan kami DPRD menunggu saja apa respon dari bapak Bupati setelah ini,dan DPRD nanti akan rapat khusus karena hasil tindak lanjut yang di sampaikan, Alhamdulillah jika interplasi kami ini di terima oleh Bupati tetapi kami tidak boleh juga intervensi dengan Bupati, orang mungkin banyak beropini bahwa DPRD perang dengan Bupati itu tidak benar. Kata Alfisah



Silahkan Beri Komentar Anda

Kegiatan lainnya


Profil Saya

H. Sayed Jafar Al Idrus, S.H
Bupati Kabupaten Kotabaru

email sja.alidrus@gmail.com
facebook Sayed-Jafar-Al-Idrus
instagram Sayed.jafar.al-idrus

Baca lengkap profil saya disini

Artikel Terbaru

BERLIBUR DI INDAHNYA HUTAN MERANTI KOTABARU
Rabu, 15 March 2017
baca detail +
 
MENCUMBU SYURGANYA LAUT DI PULAU SEMBILAN
Rabu, 15 March 2017
baca detail +
 
Link Terkait


Pengunjung


Hubungi kami

H. Sayed Jafar Al Idrus, S.H  - Bupati Kabupaten Kotabaru
Facebook : Sayed-Jafar-Al-Idrus
Instagram : Sayed.jafar.al-idrus
Email : sja.alidrus@gmail.com 

Social Media
      
 
Copyright © 2017 sayedjafar.com All Rights Reserved